Rakyat di Era Demokrasi Digital: Semakin Dekat Bukan Berarti Berkuasa
Kedekatan digital dengan pemimpin politik ternyata bukan berarti kekuasaan nyata bagi warga. Dari Obama hingga Trump, selfie dan media sosial mengubah demokrasi menjadi pertunjukan identitas, bukan alat perubahan kebijakan.
Resensi Buku “Selfie Democracy” karya Elizabeth Losh
Oleh Agus Purnomo, Pegiat Wacana Publik
Selfie Democracy membedah paradoks besar dalam demokrasi digital. Warga merasa semakin dekat dengan pemimpin politik, tetapi belum tentu semakin berkuasa dalam menentukan kebijakan. Melalui telepon pintar dan media sosial, masyarakat dapat mengikuti unggahan politikus, memberikan komentar, membagikan pesan, dan menampilkan dukungan secara terbuka. Aktivitas ini menciptakan kesan bahwa demokrasi menjadi lebih langsung.
Namun, Elizabeth Losh mempertanyakan apakah interaksi tersebut benar-benar merupakan partisipasi demokratis. Menurutnya, keterhubungan digital sering kali hanya memberikan pengalaman psikologis tentang kedekatan, bukan akses nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Istilah "selfie democracy" digunakan sebagai metafora bagi politik yang berpusat pada citra, kehadiran, identitas, dan pengakuan sosial. Selfie bukan hanya foto diri, melainkan pernyataan politik: saya hadir, saya mendukung, dan saya bagian dari kelompok ini. Dalam demokrasi semacam ini, warga tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi produsen konten, penyebar pesan, pembela kandidat, komentator, dan pelaku pertunjukan identitas politik.
Tesis utama buku ini bertumpu pada empat janji politik digital, yaitu koneksi, transparansi, partisipasi, dan akses. Keempatnya terdengar demokratis, tetapi dapat digunakan untuk membangun citra dan mengendalikan perhatian masyarakat. Losh menunjukkan bahwa para politikus mengadopsi bahasa yang sebelumnya dipopulerkan Silicon Valley, tempat teknologi digambarkan sebagai alat yang dapat menghilangkan jarak, membongkar hierarki, dan menghubungkan setiap orang secara langsung. Masalahnya, akses terhadap unggahan seorang pemimpin tidak sama dengan akses terhadap kekuasaan. Warga mungkin mengetahui apa yang dilakukan presiden, tetapi belum tentu dapat memengaruhi keputusan yang diambilnya.
Salah satu bagian terkuat buku ini adalah perbandingan antara Barack Obama dan Donald Trump. Keduanya berbeda secara ideologis, tetapi sama-sama memanfaatkan teknologi digital untuk membangun hubungan langsung dengan pendukung. Obama menghadirkan demokrasi digital dalam bentuk optimistis. Kampanyenya menggunakan situs komunitas, media sosial, analisis data, penggalangan dana daring, dan mobilisasi akar rumput. Pendukung Obama didorong untuk menyumbang, mengorganisasi komunitas, menyebarkan pesan, dan mengajak orang lain memberikan suara, sehingga teknologi membuat mereka merasa menjadi bagian dari gerakan politik yang besar.
Namun, partisipasi tersebut tetap dibentuk oleh arsitektur kampanye. Organisasi pusat menentukan pesan, menyediakan perangkat, mengumpulkan data, mengukur perilaku, dan mengarahkan aktivitas para pendukung. Dengan demikian, demokrasi digital Obama mengandung kontradiksi: warga memang diberdayakan, tetapi pada saat yang sama diklasifikasikan, dipetakan, ditargetkan, dan dioptimalkan oleh mesin kampanye.
Trump membawa logika tersebut ke tingkat yang lebih ekstrem. Jika Obama membangun komunitas digital, Trump menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat permanen dari percakapan politik. Melalui Twitter, Trump mampu melewati media, partai, birokrasi, dan juru bicara resmi. Ia dapat menyampaikan pesan secara langsung, menentukan agenda, menyerang lawan, dan memobilisasi pendukung dalam waktu singkat. Bahasa Trump yang singkat, emosional, provokatif, dan mudah dibagikan sangat sesuai dengan logika platform. Kontroversi bukan menjadi gangguan kampanye, melainkan bahan bakar untuk mempertahankan perhatian publik.
Perbandingan Obama dan Trump bukan berarti Losh menyamakan nilai moral ataupun tujuan politik keduanya. Yang dibandingkan adalah infrastruktur komunikasi dan fantasi tentang hubungan langsung antara pemimpin dengan rakyat. Buku ini memperlihatkan bahwa teknologi yang pernah dipuji sebagai sarana demokrasi progresif juga dapat dipakai untuk populisme personalistik. Infrastruktur yang sama bisa menghasilkan partisipasi maupun manipulasi.
Losh juga membahas bagaimana media sosial mengubah politik menjadi pertunjukan identitas. Seseorang menunjukkan pilihan politiknya melalui foto, tagar, video, meme, bingkai profil, dan berbagai simbol digital. Pertunjukan tersebut tidak selalu dangkal. Bagi kelompok yang terpinggirkan, selfie dan media sosial dapat menjadi sarana untuk menyatakan keberadaan, menuntut pengakuan, serta menantang stereotip dominan.
Persoalan muncul ketika ekspresi menggantikan tindakan politik substantif. Mengunggah foto dari demonstrasi dapat menciptakan perasaan telah berjuang, padahal perubahan politik membutuhkan organisasi, strategi, dan tekanan berkelanjutan. Platform juga mendorong warga untuk bersaing memperebutkan perhatian, sebab pesan yang dramatis, lucu, mengejutkan, emosional, atau memancing kemarahan biasanya lebih mudah memperoleh jangkauan. Akibatnya, ukuran keberhasilan tindakan politik bergeser dari perubahan kebijakan menuju jumlah tayangan, tanda suka, komentar, pengikut, dan tingkat viralitas.
Pembahasan tentang Hillary Clinton memperlihatkan bahwa teknologi tidak pernah terpisah dari persoalan gender. Persepsi terhadap kompetensi digital, kerahasiaan, privasi, dan kepemimpinan dipengaruhi oleh stereotip sosial. Kontroversi server surel Clinton berkembang dari persoalan administratif menjadi simbol ketidakjujuran dan ketidaklayakan. Losh memperlihatkan bahwa ras, gender, dan kelas memengaruhi cara penampilan digital seorang kandidat ditafsirkan.
Puncak argumen buku ini terdapat dalam pembahasan penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Para pelaku menyerang simbol demokrasi perwakilan sambil mengambil foto, merekam video, dan menyiarkan aksinya sendiri. Peristiwa tersebut menunjukkan bahaya ketika kedekatan digital, politik identitas, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan mobilisasi emosional bertemu. Selfie Democracy akhirnya mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup menghasilkan warga yang terlihat dan terkoneksi. Demokrasi memerlukan warga yang mampu berunding, berorganisasi, mengawasi kekuasaan, serta mengubah perhatian digital menjadi tindakan kolektif yang bertanggung jawab.
Informasi Buku
Judul: Selfie Democracy: The New Digital Politics of Disruption and Insurrection
Penulis: Elizabeth Losh
Penerbit: The MIT Press
Tahun terbit: 2022
Menikmati pembacaan ini?
Dapatkan analisis mendalam dan ulasan budaya berikutnya langsung di kotak masuk Anda setiap Jumat sore.
Ditulis oleh
Admin Redaksi
Kisar Wacana
Redaksi Kisar Wacana