Yang Diingat dan Dilupakan Televisi Jepang soal Perang Dunia II

Hampir setiap keluarga atau kelompok masyarakat punya versi ceritanya sendiri tentang masa lalu yang sulit, sebagian ingin dikenang sebagai perjuangan, sebagian lain lebih suka menyimpannya sebagai luka yang tidak perlu dibahas ulang. Hal serupa terjadi pada skala yang jauh lebih besar di Jepang, ketika masyarakatnya mengenang Perang Asia-Pasifik. Pertanyaan tentang cerita mana yang layak ditayangkan ke publik ini dibahas Prof. Philip Seaton dari Tokyo University of Foreign Studies, lewat penelitian panjang tentang isi tayangan televisi Jepang selama delapan puluh tahun setelah perang berakhir.

Tahun 2025 jadi momen penting karena menandai delapan windu berakhirnya perang. Seaton dan timnya meneliti tayangan televisi Jepang secara berkala sejak 2005, dan menemukan bahwa televisi ternyata bukan sekadar penyampai informasi sejarah, melainkan cermin yang bisa dipakai membaca kondisi demokrasi Jepang dari waktu ke waktu.

Satu Perang, Banyak Cara Mengingat

Seaton menjelaskan bahwa masyarakat Jepang tidak pernah punya satu ingatan tunggal soal perang. Ia menyebutnya contested war memories, ingatan yang terus diperebutkan berbagai kelompok. Setidaknya ada lima posisi yang selalu hidup berdampingan. Kelompok nasionalis melihat perang sebagai upaya membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Kelompok konservatif menganggap perang bisa dibenarkan sebagai pertahanan diri, sambil menghormati pengorbanan veteran. Kelompok progresif yang satu berfokus pada penderitaan rakyat Jepang sendiri, lewat kisah bom atom, kelaparan, dan kehancuran kota. Kelompok progresif yang lain justru menyoroti kekejaman militer Jepang terhadap negara-negara Asia, dari Pembantaian Nanjing sampai Comfort Women. Terakhir, ada kelompok yang sekadar tidak peduli, sikapnya kurang lebih, itu sudah delapan puluh tahun lalu, kenapa saya harus peduli.

Menurut Seaton, kelima kelompok ini tidak pernah benar-benar hilang. Yang berubah dari tahun ke tahun hanyalah seberapa besar suara masing-masing kelompok terdengar di ruang publik, dan televisi jadi tempat paling jelas untuk melihat pergeseran itu.

Kenapa Televisi Cenderung Bermain Aman

Ada alasan struktural kenapa televisi Jepang jarang menampilkan posisi ekstrem. Produksi sebuah program melibatkan banyak orang, mulai dari reporter, kamerawan, sampai sutradara, sehingga hasil akhirnya selalu jadi semacam kompromi bersama. Ditambah lagi, Undang-Undang Penyiaran Jepang, yang dibuat pada masa pendudukan Amerika Serikat, mewajibkan penyiar bersikap adil secara politik dan menghadirkan berbagai sudut pandang. Karena harus menjangkau penonton sebanyak mungkin, televisi juga cenderung menghindari posisi yang terlalu tajam ke satu arah.

Di sisi lain, televisi Jepang, khususnya NHK selaku penyiar publik, juga dekat dengan pemerintah. Sebabnya sederhana, membuat liputan berita itu mahal, jadi tim liputan lebih sering dikirim ke tempat yang paling gampang menghasilkan berita, seperti kementerian atau konferensi pers, dibanding mencari narasumber independen. Karena itu, NHK sering disebut sebagai penyiar yang secara de facto dekat dengan negara, sementara televisi swasta punya reputasi sedikit lebih berani mengkritik pemerintah.

Pasang Surut yang Mengikuti Politik

Isi tayangan soal perang ternyata naik turun mengikuti siapa yang berkuasa. Tahun 1990-an jadi periode paling terbuka, ditandai dengan Murayama Statement pada 1995, saat pemerintah Jepang untuk pertama kalinya secara resmi mengakui kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan lewat kolonialisme dan agresi, sekaligus menyampaikan penyesalan. Periode ini membuka ruang bagi tayangan yang membahas Comfort Women dan kerja paksa dengan nada yang lebih reflektif.

Keterbukaan itu tidak bertahan lama. Kelompok nasionalis mulai melawan dengan cara menaikkan standar pembuktian, kesaksian korban dianggap tidak cukup, harus ada dokumen resmi Jepang yang mendukungnya. Tuntutan ini membuat media makin sulit memproduksi laporan soal kekerasan masa perang. Sempat ada periode singkat yang lebih progresif lagi pada 2009 sampai 2010, ketika partai oposisi berkuasa, tapi arah kembali berbalik konservatif setelah Shinzo Abe kembali menjadi perdana menteri pada 2012. Abe bahkan menandai apa yang disebut Seaton sebagai post-apology era, masa ketika pemerintah Jepang berhenti mengeluarkan permintaan maaf baru soal sejarah perang.

Agustus, Bulan Paling Ramai Tapi Bukan Paling Jujur

Ada temuan menarik dari riset ini. Bulan Agustus, saat Jepang memperingati bom atom Hiroshima dan Nagasaki serta berakhirnya perang, memang jadi puncak tayangan bertema perang di televisi, sampai ratusan program dalam satu tahun. Tapi justru di bulan itu, tayangan soal kekejaman militer Jepang terhadap Asia paling jarang muncul. Sebabnya, suasana bulan Agustus terlalu lekat dengan penghormatan pada korban dan tentara Jepang sendiri, sehingga media jadi lebih hati-hati menyinggung hal yang bisa memicu kontroversi. Menurut Seaton, untuk melihat sisi agresi Jepang secara lebih jujur, justru periode di luar bulan Agustus yang lebih terbuka membahasnya.

Ketika Posisi Tengah Jadi Pilihan Paling Aman

Pola yang ditemukan Seaton sebenarnya bukan hal asing kalau ditarik ke luar konteks Jepang. Setiap kali sebuah cerita harus disampaikan ke banyak orang sekaligus, ada kecenderungan untuk berhenti di posisi yang paling gampang diterima semua pihak, bukan yang paling jujur mengungkap seluruh persoalan. Sesuatu yang sama juga sering terjadi ketika sebuah keluarga bercerita ulang soal masa lalunya, bagian yang menyakitkan atau memalukan biasanya lebih dulu dihaluskan, sementara bagian yang bisa membuat semua pihak merasa jadi korban atau pihak yang berjasa lebih mudah diceritakan berulang-ulang.

Cara sebuah masyarakat memilih mana yang layak diingat dan mana yang lebih baik dilupakan, pada akhirnya menunjukkan siapa yang punya cukup kuasa untuk menentukan versi mana yang jadi cerita resmi. Semakin nyaman sebuah cerita didengar banyak orang, biasanya semakin jauh juga cerita itu dari sisi yang paling sulit dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang ditinggalkan Seaton di akhir presentasinya sebenarnya juga layak ditanyakan di luar soal televisi Jepang, ketika sebuah cerita sudah terlalu nyaman diulang-ulang, siapa yang diuntungkan dari kenyamanan itu, dan siapa yang justru makin lama makin sulit didengar.

---

Artikel ini disarikan dari presentasi Prof. Philip Seaton (Tokyo University of Foreign Studies) dalam MEDIACON 2026, International Conference bertajuk "Hope or Hype? Media Democratization and Resilience in Times of Crisis", yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Petra Christian University pada 5–7 Agustus 2026.